Jumat, 07 Juni 2013

HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP

CARA BELANJA:

- SMS-kan ke 0878 1295 3000; Judul Buku, Pengarang dan Penerbit; serta Nama dan alamat kirim lengkap (untuk cek ongkos kirim)
- Anda akan mendapatkan balasan sms tentang total harga + ongkos kirim dan nomor rekening untuk ditransfer.

-  Jika sudah transfer langsung sms-kan besar uang dan bak yang ditransfer.
-  Setelah rekening dicek masuk, buku akan langsung dikirim sesuai alamat kirim yang diminta.



Judul:HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP

Pengarang

:

Ropaun Rambe
Penerbit
ISBN
Cetakan ke/th
Bahasa
Jumlah Halaman
Kartas Isi
Cover
Ukuran
:
:
:
:
:
:
:
:
Sinar Grafika
979-8767-85-3
6, th 2010
Indonesia
xiv + 437 hlm
HVS
Soft Cover
14,5 cm x 20,5 cm
Kondisi
Berat
Harga
:
:
:
Baru
600  gram
Rp. 75.000,-


discont  15%

Bayar:Rp. 63.750,- 



DAFTAR ISI :

BUKU 1.  TATA CARA PERDATA REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING

BAB 1.  KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
Bagian 1.  Penyampaian Surat Pernyataan Gugatan, Pemberitahuan kepada yang berkepentingan Sendiri dan Pemberitahuan Surat-surat Resmi
Bagian 2.  Sidang-sidang Pengadilan
Bagian 3.  Hakim-hakim dan Penolakan Terhadap Mereka
Bagian 4.  Kepuasan Pengadilan pada Umumnya
Bagian 5.  Penanggungan
Bagian 6.  Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat dan Perlawanan
Bagian 7.  Keadaan Batal

BAB 2.  TATACARA BERPERKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOONGERECHTSHOF DALAM TINGKAT PERTAMA
Bagian 1.  Gugatan
Bagian 2.  Jawaban dan Penjelasan Perkarsa
Bagian 3.  Permohonan Sementara dan Tangkisan tentang Ketidakwenangan
Bagian 4.  Pemeriksaan-pemeriksaan Perkara Atas Dasar Jawaban-jawaban Tertulis
Bagian 5.  Perselisihan Menganai Asli Tidaknya Surat-surst dan tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan tentang Hal Itu
Bagian 6.  Pemeriksaan Saksi-saksi
Bagian 7.  Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksian
Bagian 8.  Keterangan Para Ahli
Bagian 9.  Pendengaran Para Pihak
Bagian 10.  Gugatan Antara (Insidentil)
Bagian 11.  Gugatan Balik (Rekonvensi)
Bagian 12.  Penundaan dan Lanjutan Pemeriksaan Perkara
Bagian 13.  Penyangkalan dalam Pemeriksaan Hakim
Bagian 14.  Penunjukan Kepala Pengadilan Lain dan Soal-soal Kekuasaan Mengadili (Kpmetensi)
Bagian 15.  Pencabutan Instansi (Tingkat Kewajiban dalam Pemeriksaan Perkara)
Bagian 16.  Gugurnya Instansi
Bagian 17.  Penggabungan dan Penengahan
Bagian 18.  Pemeriksaan Singkat di Hadapan Ketua R.v.J
Aturan Penutup Bab 2 

BAB 3.  BERACARA DI MUKA SIDANG DALAM PERKARA-PERKARA WESEL DAN KELAUTAN

BAB 4.  PENUNTUT UMUM

BAB 5.  KEKUASAAN MENGADILI YANG ADA PADA RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF MENYIMPANG DARI WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG (PREROGRASI PERADILAN)

BAB 6.  PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING TERHADAP PUTUSAN RAAD VAN JUSTITIE
Bagian 1.  Perkara-perkara yang dapat Dimohonkan Banding
Bagian 2.  Jangka Waktu untuk Permohonan Banding
Bagian 3.  Pemeriksaan dalam Tingkat Banding dan Akibat-akibatnya

BAB 7.  PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING TENTANG PERKARA-PERKARAS YANG DIADILI OLEH PENGADILAN UNTUK ORANG-ORANG INDONESIA

BAB 8.  DAN BAB 9

BAB 10.  PERLAWANAN PIHAK KETIGA

BAB 11.  DAN BAB 12

BUKU 2.  MENJALANKAN PUTUSAN DAN SURAT PERINTAH YANG DIANGGAP SAMA DENGAN ITU SERTA AKTA

BAB 1.  

BAB 2.
Bagian 2.  Sita Eksekutorial pada Pihak Ketiga 
Bagian 2A.  sita Eksekutorial terhadap Pihak Ketiga Mengenai Pengurusan
Bagian 3.  Pembagian Hasil Eksekusi

BAB 3.  TUNTUTAN KEMBALI BARANG-BARANG TETAP
Bagian 1.  Ketentuan-ketentuan Umum
Bagian 2.  Penyitaan Barang-barang Tetap
Bagian 3.  Penuntutan Hak Milik
Bagian 4.  Sita Eksekutorial atas Bunga Tanah (Grondrente)
Bagian 5.  Pengaturan hak Didahulukan dan Pembagian Ulang Hasil Penjualan

BAB 4.  SITA EKSEKUTORIAL ATAS KAPAL DAN PENJUALAN KAPAL

BAB 5.  PAKSAAN BADAN DAN PELAKSANAANNYA DAN JUMLAH UANG PAKSAAN
Bagian 1.  Paksaan Badan
Bagian 2.  Pelaksanaan Paksaan Badan
Bagian 3.  Usaha Paksa

BAB 6.   PENYELESAIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, SERTA BIAYA ACARA 

BAB 7.  PEMBERIAN JAMINAN

BUKU 3.  BERBAGAI MACAM BERPERKARA

BAB 1.  KEPUTUSAN WASIT
Bagian 1.  Komporomi dan Pengangkatan Wasit
Bagian 2.  Pemeriksaan Perkara oleh Para Wasit
Bagian 3.  Keputusan Para Wasit
Bagian 4.  Ketentuan terhadap Keputusan Wasit
Bagian 5.  Akhirnya Perkawinan di Muka Para Wasit

BAB 2.   ACARA MENGENAI WARISAN TERTENTU
Bagian 1.  penyelenggaraan
Bagian 2.  Perlawanan terhadap Pengangkatan Segel
Bagian 3.  Pengangkatan Segel
Bagian 4.  Inventarisasi atau Pendaftaran Harta Peninggalan
Bagian 5.  Penjualan Barang-barang Bergerak
Bagian 6.  Penjualan Barang-barang Tetap
Bagian 7.  Pembagian
Bagian 8.  Hak Istimewa untuk Pendaftaran harta Peninggalan
Bagian 9.  Penjualan Barang-barang Bergerak dan Barang Tetap yang Termasuk dalam Barang-barang Tak Terus

BAB 3.   PELEPASAN HARTA KEKAYAAN

BAB 4.  SASRAN MEMPERTAHANKAN HAK
Bagian 1.  Sita Revindikasi Barang Bergerak
Bagian 2.  Penyitaan atau Putusan yang Ada di Tangan Debitor
Bagian 3.  Penyitaan di Tangan Pihak Ketiga
Bagian 4.  Sita Gadai untuk Sewa dan Ganti Rugi Usaha (Pacht)
Bagian 5.  Penyitaan terhadap para Debitor yang Tak Mempunyai Tempat Tinggal yang Tidak Diketahui, dan Terhadap Orang-orang Asing, Bukan Penduduk 
Bagian 6.  Penyitaan atas Barang\
Bagian 7.  Penyitaan Atas Pesawat Terbang

BAB 5.   PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB 6.  PEMERIKSAAN PERKARA SECASA KHUSUS
Bagian 1.  Pemeriksaan Perkara di Depan Read van Justitie dalam Perkara yang melebihi Dua Ratus Gulden
Bagian 2.  Penetapan Hak Milik (Eigendomsrecht) atas Barang-barang Tetap
Bagian 3.  Penawaran Pembayaran, dan Penitipan Pengadilan atau Consignatie
Bagian 4.  Kuasa dan perempuan yang Kawin
Bagian 5.  Pencegahan Perkawinan
Bagian 6.  Pemisahan Barang-barang
Bagian 7.  Perceraian
Bagian 7A.  Cara Berperkara Mengenai Nafkah Biaya Hidup
Bagian 8.  Penambahan Atau Perbaikan Akta-akta Catatan Sipil
Bagian 9.  Pembuatan Akta dengan Paksa
Bagian 10.  Penolakan Mengadili dan Penyerahan Kepada Hakim Lain
Bagian 11.  pelanggaran yang Dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil Notaris dan Pegawai-pegawai Lain
Bagian 12.  Berperkara Secara Cuma-cuma (Prodeo) atau dengan Biaya dengan Tarif yang Dikurangi
Bagian 13.  Pendengaran Sementara Saksi

BAB 7.   KENYATAAN TIDAK ADSA KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR

BAB 8.  PEMBERIAN RELIEF (PERBAIKAN KESALAHAN ATAU PENYIMPANGAN TERHADAP TENGGANG WAKTU YANG MUTLAK)

BUKU 4.  HUKUM ACARA MENGENAI PERKARA-PERKARA YANG TERMASUK KEKUASAAN PRESIDENTIERECHTER

REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA REGLEMENT TOT REGELING HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (RBg) Staatsblad 1972 No. 227

TITEL 4.  CARA MENGADILI PERKARA PERDATA YANG DALAM TINGKAT PERTAMA MENJADI WEWENANG PENGADILAN NEGERI
Bagian 1.  Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Bagian 2.  Musyawarah dan Keputusan Pengadilan
Bagian 3.  Banding
Bagian 4.  Pelaksanaan Keputusan Hakim
Bagian 5.  Beberapa Acara Khusus
Bagian 6.  Izin Berperkara Tanpa Biaya

TITEL 5.  BUKTI DALAM PERKARA PERDATA 

REGLEMENT INDONESIA YANG DIBARUI (R.I.B) HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (H.I.R) Staatblad 1941 No. 44

BAB 9.  PERIHAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG HARUS DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI  
Bagian 1.  Tentang Pemeriksaan Perkara di dalam Persidangan
Bagian 2.  Tentang Bukti
Bagian 3.  Tentang Musyawarah dan Keputusan
Bagian 4.  Tentang Membandingkan Keputusan (Apel)
Bagian 5.  Tentang Menjalankan Keputusan
Bagian 6.  Tentang Beberapa Hal Mengadili Perkara yang Istimewa
Bagian 7.  Tentang Izin untuk Berperkara dengan Tak Berbiaya

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG BERLAKUNYA DAN PERWAKILAN PERUNDANG-UNDANGAN BARU BERPALING-EN OMTRENT DE INVOERING VAN-EN DEN OVERGANG Staatblad 1848 No. 10 Tanggal 3 Maret 1848

BAB 1.  PENGHAPUSAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN YANG LAMA

BAB 2.  KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN RAJA 16 MEI 1846 No. 1, YANG SEMENTARA DISISIHKAN ATAU DIUBAH  
Bagian 1.  Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan
Bagian 2.  Reglement organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi
Bagian 3.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Bagian 4.  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

BAB 3.   KETENTUAN-KETENTUAN SEMENTARA TENTANG REGLEMEN HUKUM ACARA PERDATA RAAD VAN JUNSTIE DI JAWA DAN HOOGGEREGT SHOF INDONESIA 
Bagian 1.  Ketentuan-ketentuan Peralihan Umum
Bagian 2.  Catatan Sipil
Bagian 3.  Pernyataan Kedewasaan Sempurna, Pernyataan Cukup Umur Terbatas, Pengangkatan Anak, dan Lain-lain
Bagian 4.  Hak-hak Sumai Istri, yang Kawin Sebelum Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Bagian 5.  Perceraian, Pisah Meja dan Tempat Tidur, dan Pemutusan Perkawinan 
Bagian 6.  Perwalian
Bagian 7.  Pengusahaan Balai harta Peninggalan dan Juru Harta Peninggalan
Bagian 8.  Wasiat Timbal Balik dan Wasiat Lisan, penetapan di Bawah Tangan tentang Testamen atau Codisil dan Penunjukan Warisan Tak Langsung
Bagian 9.  Utang yang Didahulukan
Bagian 10.  Hipotek
Bagian 11.  Pembatalan Perkara-perkara yang Merugikan
Bagian 12.  Upah yang Diberikan kepada Balai harta Peninggalan Wali, Pelaksanaan Testamen dan Pemberian Tugas
Bagian 13.  Bukti dalam Perkara-perkara Perdata
Bagian 14.  Keperseroan perniagaan
Bagian 15.  TAgihan Pendapatan Negara dan Sewa Pelaksanaan langssung (Parete Executie), tentang Harga dan Rampasan dan Pencabutan Hak Milik untuk Kepentingan Umum
Bagian 16.  Perkara yang Bergantung
Bagian 17,  Putusan Hooggeregtshaf, Tunduk Karena Upaya Naik
Bagian 18.  Pelaksanaan Akta Pengadilan dan Akta Notaris
Bagian 19.  Sandera
Bagian 20.  Kantor Lelang
Bagian 21.  Pengawasan terhadap Notaris, Gaji dan Ganti Rugi
Bagian 22.  Hukum Meterai, Pewarisan, dan Pajak Menurut Persentase Perkara-perkara Peradilan
Bagian 23.  Pegawai-pegawai Pengadilan

BAB 5.   KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG BEBERAPA HAL, YANG PENGATURANNYA ADA HUBUNGANNYA DENGAN BERLAKUNYA PERUNDANG-UNDANGAN BARU

HUKUM ACAR PERDATA
Umum
Kompetensi
Pihak-pihak dalam Perkara
Gugatan dan Surat Gugatan
Permohonan dan Surat Permohonan
Eksepsi
Pembuktian (Umum)
Pengakuan
Bukti-bukti Tertulis dan Kekuatan Buktinya
Persaksian
Sumpah
Pemeriksaan Setempat
Putusan
Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan
Penyitaan
Pelaksanaan Putusan
Biaya Perkara

RANGKUMAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA UMUM









Rabu, 05 Juni 2013

TEORI HUKUM DAN APLIKASINYA

CARA BELANJA:

- SMS-kan ke 0878 1295 3000; Judul Buku, Pengarang dan Penerbit; serta Nama dan alamat kirim lengkap (untuk cek ongkos kirim)
- Anda akan mendapatkan balasan sms tentang total harga + ongkos kirim dan nomor rekening untuk ditransfer.

-  Jika sudah transfer langsung sms-kan besar uang dan bak yang ditransfer.
-  Setelah rekening dicek masuk, buku akan langsung dikirim sesuai alamat kirim yang diminta.



Judul:TEOERI HUKUM DAN APLIKASINYA

Pengarang

:

Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, MA
Penerbit
ISBN
Cetakan ke/th
Bahasa
Jumlah Halaman
Kartas Isi
Cover
Ukuran
:
:
:
:
:
:
:
:
Pustaka Setia
978-979-076-208-4
1, th 2011
Indonesia
xvi + 270 hlm
HVS
Soft Cover
16 cm x 24 cm
Kondisi
Berat
Harga
:
:
:
Baru
350  gram
Rp. 37.000,-


discont  20%

Bayar:Rp. 29.600,- 



DAFTAR ISI :

BAB 1.  TEORI
Pengertian Teori
Teori dan Problematikanya
-   Generalisasi
-   Kausalitas
-   Persoalan Emik-Etik
Mazhab-mazhab Teori
Teori dan Realitas

BAB 2.  FILSAFAT TEORI DAN TEORI FILSAFAT
Filsafat Teori
-   Pengertian Filsafat
-   Pendekatan Filsafat
-   Objek Kajian Filsafat
-   Logika (Mantiq)
-   Filsadar Hukum dan Teori
Teori Filsafat
-   Teori Pengetahuan
-   Teori Hakikat 
-   Teori Nilai

BAB 3.  TEORI ILMU PENGETAHUAN
Epistemologi
Epistemologi Manusia
Objek Kajian Epistemologi
Metode Epistemologi
Hubungan Epistemologi dengan Ilmu Lain
-   Hubungan Epistemologi dengan Ilmu Logika
-   Hubungan Epistemologi dengan Filsafat
-   Hubungan Epistemologi dengan Teologi dan Ilmu Tafsir
-   Hubungan Epistemologi dengan Ilmu Politik
-   Urgensi Epistemologi
Epistemologi Zaman Yunani Kuno dan Abad Pertengahan
-   Sejarah Epistemologi dalam Filsafat Barat
-   Sejarah Epistemologi Zaman Yunani Kuno
-   Epistemologi pada Abad Pertengahan (dari awal masehi hingga abad ke lima belas)
-   Gagasan tentang Universalia

BAB 4.  TEORI ILMU SOSIAL
Transformasi Sosial dan Implikasinya
Teori Perubahan Sosial
Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan
Hukum dan Perubahan Sosial
Hukum dalam Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan

BAB 5.  TEORI HUKUM
Pengertian Teori Hukum
Pembagian Teori Hukum
Teori Sistem Hukum
-   Pengertian Sistem Hukum
-   Urgensi Sistem Hukum
-   Komponen-komponen Sistem
-   Ciri-ciri Teori Sistem
-   Sistem Hukum Dunia
Teori Cybernetics

BAB 6.  TEORIR ISTINBATH AL-AHKAM
Teori Ijtihad
Teori Qiyas (Konstruksi Masalaik Al-Illat)
Teori Al-Mashlahah Al-Mursalah
Teori Masalah Ath-Thufi
Teori Maqasid
-   Penggolongan Hukum Menurut Tempat Bekunya
-   Penggolongan Hukum Menurut Waktu Berlakunya
Penggolongan Hukum Menurut Wujudnya

BAB 7.   TEORI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Teori Receptie in Complexu
Teori Receftie A. Contrario
Teori Pemaafan
Teori Zawajir dan Teori Jawabir
Teori Ijtihad Ibrahium Hosen

BAB 8.   TEORI HUKUM PIDANA
Teori Absolut dan Relatif
-   Menjerakan
-   Memperbaiki Pribadi Terpidana
-   Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya
Teori Hukum Pidana Islam
-   Hukum Potongan Tangan (Qath'i)
-   Berzina Harus Dihukum Had (Qath'i)
-   Pendekatan Ta'aqquli
Perbandingan Teori Pemidanaan

BAB 9.   TEORI KRIMINOLOGI
Ajaran Lambroso
Aliran Kriminologi
-   Teori Klasik (abad ke-18, tokohnya C. Bekaria dan Jeremy Bentham)
-   Teori Positif (abad ke-19, tokohnya C. Lambroso dan E. Fery)
-   Teori Sosiologi (abad ke-19, E. durkheim dan G. Tarde)
-   Teori Sosial Defense School (abad ke-20 marc Ancel)
-   Teori Islam
Teori Penyebab Kejahatan

BAB 10.   TEORI HUKUM INTERNASIONAL
Teori Lingkungan Berlakunya Hukum Pidana
Teori Teritorial Hukum
Teori Nonteritorial

BAB 11.   TEORI EKONOMI ISLAM 
Teori Niat (Nadhariyat An-Niyat)
Teori Ungkapan Keinginan (Nadhariyat At-Ta'bir'am Al-Iradat)
Teori Pemeliharaan Kemaslahatan (Nadhariyat Al-Mashlahat)
Teori Hukum Asaal (Nadhariyat Al-Akhdzi Bil Istishhab)
Teori Batasan-batasan Ijtihat (Nadhariyat Dhawabith Al-Ijtihad)
Teori Perwalian (Nadhariyat Al-Walayah)
Teori Syarat Jaliyah dalam Akad
Teori Tawabi
Teori Jaminan (Nadyariyat Al-Dhamani)

BAB 12.   TEORI-TEORI HUKUM 
Grand Theory
Grand Theory (teori Dasar: Teori Negara Hukum)
Midle Theory (Teori Menengah)
-   Teori Legislasi: Tokoh dan Penggagas Teori Legislasi
-   Perkembangan Teori Legislasi
-   Implementasi Teori Legislasi
Apply Theory (Teori Terapan): Teori Pembangunan Hukum dan Masalah Mursalah
-   Tokoh, Perkembangan, dan Implementasi Teori Pembangunan Hukum
-   Tokoh, Perkembangan dan Implementasi Teori Masalah

BAB 14.   PERUMUSAN TEORI HUKUM VERSI WAHAB AFIF MERUMUSKAN TEORI MASLAHAST AL-UMMAH: SUATU PENDEKATAN MENUJU MASYARAKAT MUSLIM MODERAT
Pendahuluan
Proses Penarikan Teori maslahat Al-Ummat
Perumusan Teori Maslahah Al-Ummah dalam Membimbing Masyarakat Islam

BAB 14.   RUMUSAN TEORI HUKUM PIDANA
Pengertian Hukum
Pengertian Hukum Pidana
Asas Hukum Pidana
Tujuan Hukum Pidana
Interpretasi Hukum Pidana
Subjek Hukum Pidana
Delik
Sifat Melawan Hukum

BAB 15.   PIDANA DAN PEMIDANAAN
Pengertian Pidana dan Pemidanaan
Filsafat Pemidanaan
Tujuan Pemidanaan

BAB 16.   KRIMINOLOGI
Pengertian Kriminologi
Hubungan Kriminologi dan Hukum Pidana
Objek Studi Kriminologi
Sejarah Perkembangan Teori Kriminologi
-   Spiritualisme
-   Naturalisme\
-   Mental Testersi

BAB 17.   HAKIKAT MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA
Hakikat Manusia
Filsadar Manusia
Fitrah
Tugas Manusia
-   Beribadah
-   Menjadi Khalifah
Fungsi Manusia Dalam Hukum

BAB 18.   UQUBAH (PEMIDANAAN)
Pendahuluan
Qisas dan Diyat
Hudud
-   Had Zina (Persetubuhan di luar nikah)
-   Had Qadzaf (membunuh berzina)
-   Had Syariqah (pencurian)
-   Had Hirabah (perampokan)
-   Had Syarib Khamer (pemabuk)
-   Had Ridah (Murtad)
-   Had Bagyu (Pemberontak)
Ta'zir
Kifarat

DAFTAR PUSTAKA 
RIWAYAT PENULIS
LAMPIRAN








SISI-SISI LAIN DARI HUKUM DI INDONESIA

CARA BELANJA:

- SMS-kan ke 0878 1295 3000; Judul Buku, Pengarang dan Penerbit; serta Nama dan alamat kirim lengkap (untuk cek ongkos kirim)
- Anda akan mendapatkan balasan sms tentang total harga + ongkos kirim dan nomor rekening untuk ditransfer.

-  Jika sudah transfer langsung sms-kan besar uang dan bak yang ditransfer.
-  Setelah rekening dicek masuk, buku akan langsung dikirim sesuai alamat kirim yang diminta.




Judul:SISI-SISI LAIN DARI HUKUM DI INDONESIA

Pengarang

:

Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, SH
Penerbit
ISBN
Cetakan ke/th
Bahasa
Jumlah Halaman
Kartas Isi
Cover
Ukuran
:
:
:
:
:
:
:
:
Kompas
978-979-709-112-5
3, th 2009
Indonesia
xviii + 258 hlm
HVS
Soft Cover
14 cm x 21 cm
Kondisi
Berat
Harga
:
:
:
Baru
400  gram
Rp. 43.000,-


discont  20%

Bayar:Rp. 34.400,- 





DAFTAR ISI :

Ucapan Terima Kasih Penulis
Pengantar Editor
Menggagas Pemikiran Satjipto Rahardjo: Hukum dalam Proses Menjadi

BAGIAN PERTAMA:  "RULE OF LAW" DI INDONESIA
Rangkuman "Rule of Law" di Indonesia
Suatu versi Indonesia tentang "Rule of Law"
Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia
Hukum kita Liberal, Apa yang Dapat Kita Lakukan
Manusia Indonesia dalam Hukum Indonesia
Kembali ke Hukum dan Negara Hukum

BAGIAN KEDUA:  HUKUM, MORALITAS, DAN KEKUASAAN
Rangkuman Hukum, Moralitas, dan Kekuasaan
Negara Hukum Tanpa Moral dan Tanpa Disiplin
Hukum Sebagai Keadilan, Permainan dan Bisnis
Hukum dan Radikalisme
Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia
Kekuatan Primordial-irasional dalam Hukum

BAGIAN KETIGA: BUDAYA HUKUM INDONESIA
Rangkuman Budaya Hukum Indonesia
Hubungan antara Budaya dan Hukum-Menggagas Tesis Daniel S. Lev
Budaya Hukum Indonesia
Dua Kultur Hukum: Jepang dan Indonesia
Tempat Rasa Malu dalam Hukum
Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang

BAGIAN KEEMPAT: HUKUM DAN SANG LEGISLATOR 
Rangkuman Hukum dan Sang Legislator
DPR sebagai Lembaga Sosial
Pendayagunaan Asas Hukum oleh Legislatif
Peninjauan Hukum dan Cacat Undang-Undang
Pelik-pelik Pembangunan Hukum
Komitmen dalam Hukum

BAGIAN KELIMA: PENEGAKAN HUKUM JALUR LAMBAT
Rangkuman: Penegakan Hukum Jalur Lambat
Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat
Sekitar Hukum yang Diperdagangkan
Penegakan Hukum di Tengah ketidaktertiban
Pengendalian Arus Perkara
Mengubah Cara Penyelesaian Hukum
Banyak Jalan Menuju Hukum
Cakrawala Baru Perbaiki Kinerja Hukum

BAGIAN KEENAM: ARSITEKTUR PENGADILAN
Rangkuman: Arsitektur Pengadilan
Pembangunan Suatu Arsitektur Pengadilan Indonesia
Sosiologi Hukum
Kediktatoran Pengadilan
Politik dan Ideologi di Pengadilan
Nafia Pengadilan

INDEKS
BIODATA PENULIS
BIODATA EDITOR
SUMBER NASKAH








PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL Jilid 2

CARA BELANJA:

- SMS-kan ke 0878 1295 3000; Judul Buku, Pengarang dan Penerbit; serta Nama dan alamat kirim lengkap (untuk cek ongkos kirim)
- Anda akan mendapatkan balasan sms tentang total harga + ongkos kirim dan nomor rekening untuk ditransfer.

-  Jika sudah transfer langsung sms-kan besar uang dan bak yang ditransfer.
-  Setelah rekening dicek masuk, buku akan langsung dikirim sesuai alamat kirim yang diminta.




Judul:PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL   Jilid 2

Pengarang

:

J. G. Strarke
Penerbit
ISBN
Cetakan ke/th
Bahasa
Jumlah Halaman
Kartas Isi
Cover
Ukuran
:
:
:
:
:
:
:
:
Sinar Grafika
-
Edisi 10, Cet 6, th 2007
Indonesia
xxxv + 450 hlm
CD
Soft Cover
15 cm x 23 cm
Kondisi
Berat
Harga
:
:
:
Baru
600  gram
Rp. 63.000,-


discont  15%

Bayar:Rp. 53.550,- 





DAFTAR ISI :

BAB 11.  SUKSESI HAK-HAK  DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
Suksesi pada Umumnya
Pengalihan Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Karena Perubahan-perubahan Kedaulatan atas Wilayah oleh Sebab-sebab Ekstern
Pengalihan Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Karena Perubahan Kedaulatan Intern

BAB 12.  NEGARA DAN INDIVIDU
Nasionalis
Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara Berkenaan dengan Orang-orang Asing
Ekstradisi, Penyearah dan Suka
Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Dasar Manusia

BAB 13.  NEGARA DAN KEPENTINGAN EKONOMI: HUKUM EKONOMI DAN MONSTER INTERNASIONAL

BAB 14.  PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Umum
Pembangunan
Perlindungan dan Perbaikan Lingkungan hidup Manusia
Konferensi Stocjkholm 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia
Keselamatan Nuklir dan Lingkungan

BAGIAN 4.  TRANSAKSI-TRANSAKSI INTERNASIONAL

BAB 15.   WAKIL-WAKIL URUSAN INTERNASIONAL: PERUTUSAN DIPLOMATIK, KONDUL, DAN PERWAKILAN LAINNYA
Putusan-putusan Diplomatik
Konsul-konsul
Misi-misi Khusus yang Sifatnya Tidak Tetap
Kategori-kategori Perwakilan dan Agen-agen Lainnya

BAB 16.  HUKUM DAN PRAKTEK MENGENAI TRAKTAT
Hakikaat dan Fungsi-fungsi Traktat
Bentuk-bentuk dan Peristilahan
Peserta-peserta Traktat
Praktek mengenai Pembentukan dan Pemberlakuan Traktat
Reservasi-reserbasi
Revisi dan Amandemen terhadap Traktat-traktat
Traktat-traktat yang Tidak Konsisten dan Validitas serta Masa Berlakunya Traktat
Penafsiran Traktat-traktat

BAGIAN 5.  SENGKETA-SENGKETA DAN HUBUNGAN PERMUSUHAN (TERMASUK PERANG, KONFLIK BERESENJATA DAN REALITAS)

BAB 17.  SENGEKTA-SENGETA INTERNASIONAL
Umum
Cara-cara Penyelesaian Damai dan Bersahabat
Cara-cara Penyelesaian Paksa dan Kekerasan

BAB 18.  PERANG, KONFLIK BERSENJATA DAN HUBUNGAN BERMUSUHAN LAINNYA
Umum
Akibat-akibat Pecahnya Perang dan Konflik-konflik Bersenjata
"Hukum Perang" Hukum Hamniter Internasional
Cara-cara Mengakhiri Perang dan Permusuhan-permusuhan

BAB 19.  NETRALITAS, KUASI-NETRALITAS DAN KETIDAKTERLIBATAN PERANG
Umum
Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Umum dari (a) Negara Netral dan (b) Negara Kuasi Netral serta Negara Lain yang Tidak Terlibat Perang
Perang Ekonomi dan Blokade: Dampak Terhadap (a) Pihak-pihak Netral, dan (b) Pihak-pihak Kuasi Netral

BAGIAN 6.  LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL

BAB 20.  LEMBAGA-LEMBATA INTENASIONAL
Status dan Fungsi-fungsi Lembaga-lembaga Internasional Sebagai Subyek Hukum Nasional
Sifat Hakikat Hukum Umum  dan Struktur Konstitusional
Privilege-privilege dan Imunitas-imunitas
Fungsi-fungsi Legislatif dan peraturan dari Lembaga Internasional
Hukum Administrasi Internasional
Kuasi-diplomatik dan Hubungan-hubungan Traktat dan Lembaga-lembaga Internasional
Perubahan Lembaga-lembaga Internasional dan Suksesi Hak-hak, Kewajiban-kewajiban dan Fungsi-fungsinya
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Organisasi Buruh Internasional dan Badan-badan Khusus Lainnya Serta Badan-badan yang Berkaitan