CARA BELANJA:
- SMS-kan ke 0878 1295 3000; Judul Buku, Pengarang dan Penerbit; serta Nama dan alamat kirim lengkap (untuk cek ongkos kirim)
- Anda akan mendapatkan balasan sms tentang total harga + ongkos kirim dan nomor rekening untuk ditransfer.
- Jika sudah transfer langsung sms-kan besar uang dan bak yang ditransfer.
- Setelah rekening dicek masuk, buku akan langsung dikirim sesuai alamat kirim yang diminta.
\
DAFTAR ISI:
KATA PENGANTAR
BAB 1. PENGERTIAN DAN LINGKUP AGRARIA
Hak Primer Atas Tanah
- SMS-kan ke 0878 1295 3000; Judul Buku, Pengarang dan Penerbit; serta Nama dan alamat kirim lengkap (untuk cek ongkos kirim)
- Anda akan mendapatkan balasan sms tentang total harga + ongkos kirim dan nomor rekening untuk ditransfer.
- Jika sudah transfer langsung sms-kan besar uang dan bak yang ditransfer.
- Setelah rekening dicek masuk, buku akan langsung dikirim sesuai alamat kirim yang diminta.
Judul | : | HUKUM AGRARIA | |||
Pengarang | : | Supriadi, SH., M.Hum | |||
Penerbit ISBN Cetakan ke/th Bahasa Jumlah Halaman Kartas Isi Cover Ukuran | : : : : : : : : | Sinar Grafika 979-007-001-2 4, th 2010 Indonesia x + 448 hlm HVS Soft Cover 15 cm x 23 cm | |||
Kondisi Berat Harga | : : : | Baru 600 gram Rp.88.000,- | discont 15% | ||
Bayar | : | Rp.74.800,- |
BAB 1. PENGERTIAN DAN LINGKUP AGRARIA
Pengertian Agraria
Pengertian Tanah
Sumber Hukum Tanah Indonesia
Pengertian Tanah
Sumber Hukum Tanah Indonesia
BAB 2. HUKUM TANAH SEBELUM BERLAKUNYA UUPA
Hukum Tanah yang Dualistik dan Pluralistik
Sejarah pengaturan Hak Atas Tanah di Indonesia
Hukum Tanah Administratif Pemerintah Jajahan Hindia Belanda
BAB 3. HUKUM TANAH NASIONAL
BAB 4. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK HAK-HAK PENGUASAAN TANAH
BAB 5. HAK-HAK PERORANGAN DAN KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH
BAB 4. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK HAK-HAK PENGUASAAN TANAH
BAB 5. HAK-HAK PERORANGAN DAN KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH
Pencabutan Hak Atas Tanah
Pembebasan Hak Atas Tanah / Pengadaan Tanah
Kebijakan pemerintah di Bidang Pertanahan pada Masa Reformasi
Peraturan Prersiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai Atas Tanah
Perwakafan Tanah Hak Milik
Hak Pengelolaan
Sejarah Pendaftaran Tanah di Indonesia
Latar Belakang
Pengertian Landeform
Latar Belakang
Pembebasan Hak Atas Tanah / Pengadaan Tanah
Kebijakan pemerintah di Bidang Pertanahan pada Masa Reformasi
Peraturan Prersiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai Atas Tanah
Perwakafan Tanah Hak Milik
Hak Pengelolaan
BAB 6. PENDAFTARAN TANAH
Ordinasi Balik Nama
Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah
Sistem Pendaftaran Tanah
Jabatan Notaris
Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah
Sistem Pendaftaran Tanah
Jabatan Notaris
BAB 7. HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH
Definisi Hak Tanggungan
Asas-asas Hak Tanggungan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Peringkat Hak Tanggungan
Beralihnya Hak Tanggungan
Pemberian, Pendaftaran, dan Pencoretan Hak Tanggungan
Hapusnya Hak Tanggungan
Harta Kepailitan dan Eksekusi Hak Tanggungan
Peringkat Hak Tanggungan
Beralihnya Hak Tanggungan
Pemberian, Pendaftaran, dan Pencoretan Hak Tanggungan
Hapusnya Hak Tanggungan
Harta Kepailitan dan Eksekusi Hak Tanggungan
BAB 8. LANDEFORM DI IINDONESIA
Program Landeform
Larangan Menguasai Tanah Melampaui Batas
Penetapan Luas Tanah Pertanian
Redistribusi Tanah
Gadai Tanah Pertanian
Pengadilan Landeform
Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
Pelaksanaan Landeform di Indonesia
Pelaksanaan Landeform di Beberapa Negara Asia
Penetapan Luas Tanah Pertanian
Redistribusi Tanah
Gadai Tanah Pertanian
Pengadilan Landeform
Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
Pelaksanaan Landeform di Indonesia
Pelaksanaan Landeform di Beberapa Negara Asia
BAB 9. RUMAH SUSUN
Landasaan dan Tujuan Pembangunan Rumah Susun
Pembangunan Rumah Susun
Pemilikan Satuan Rumah Susun
Pembebanan dengan Hipotek dan Fidusia
Penghunian dan Pengelolaan Serta Pengawasan Rumah Susun
Pemilik Tempat Tinggal Orang Asing di Indonesia
Dasar Hukum Tata Guna Tanah
Pembangunan Rumah Susun
Pemilikan Satuan Rumah Susun
Pembebanan dengan Hipotek dan Fidusia
Penghunian dan Pengelolaan Serta Pengawasan Rumah Susun
Pemilik Tempat Tinggal Orang Asing di Indonesia
BAB 10. TATA GUNA TANAH
Konsolidasi Tanah
Pelaksanaan Konsolidari Tanah di Malaysia
Tata Ruang
LAMPIRAN-LAMPIRSAN
Pelaksanaan Konsolidari Tanah di Malaysia
Tata Ruang
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.